Buruknya ekonomi Indonesia saat pendudukan meliter Jepang, memberikan dampak serius dikemudian hari. Pemerintah yang baru seumur jagung, harus berjuang mati-matian membiyai semua kebutuhan, lantaran sumber-sumber pendapatan utama negara belum sepenuhnya berjalan optimal.
Kondisi fasilitas umum bahkan pabrik-pabrik yang hancur akibat perang belum sepenuhnya diperbaiki. Blokade pelabuhan-pelabuhan penting yang dilakukan oleh Meliter Belanda juga telah membuat lumpuh pasokan perdagangan dan logistik keberbagai daerah. Sontak kondisi yang demikian itu telah membuat kas Negara kosong, pajak dan bea cukai mengalami kemerosotan yang cukup tajam.
AA Maramis sang menteri keuangan kemudian melontarkan ide nakalnya kepada Bung Hatta. Ia mengusulkan menjual sisa-sisa candu peninggalan pemerintah kolonial. Stok candu yang masih melimpah, menurutnya dapat menjadi sumber pendapatan dalam mengatasi peliknya masalah keuangan negara.
Tanpa panjang lebar, dalam rapat sidang kabinet sang wakil presidenpun menyetujuinya. Beberapa saat kemudian dibentuklah susunan pejabat jawatan resi candu dan garam dibawah kementrian keuangan.
Moekarto Notowidigdo yang memiliki pengalaman di bidang manajemen opium dan garam pada masa kolonial ditunjuk sebagai pimpinan.
Dalam waktu yang tak terlalu lama, Moekarto mengambil langkah taktis dengan mengaktifkan kembali gudang-gudang penyimpanan garam yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Ia secara khusus meminta kepala pabrik garam yang ada di Kalianget dan Krampon untuk sementara waktu mengalihkan pengiriman garam ke gudang-gudang pantai yang tersebar di Probolinggo, Panarukan, Pasuruan dan Banyuwangi. Dari tempat tersebut, garam madura dapat dikirim secara leluasa ke berbagai daerah di pulau Jawa.
Dengan begitu, puluhan ton candu mentah juga dapat dikirim balik dari Jakarta menggunakan gerbong-gerbong kosong bekas pengangkutan garam. Candu tersebut rencananya akan dijual keluar negeri dan sebagian diproses untuk kebutuhan obat-obatan perang di daerah-daerah pedalaman.
Subeno Sosrosaputro dalam Buku sejarah Jawatan Regie Tjandu dan Garam mengatakan, jika pengiriman candu keluar negeri dikirim secara sembunyi-sembunyi. Penjulan barang haram tersebut melibatkan tim khusus yang terdiri dari beberapa orang. Diantaranya Moekarto Notowidigdo, Kamadiaja, Tony Wen, Sie Tek Soen, Nona Lasbawati, Ibrahim dan Lie Kwet Tjien.
Moekarto yang saat itu menjabat sebagai kepala Jawatan bertugas menyusun strategi pengiriman. Ibrahim, kepala Pabrik Candu di Salemba Jakarta bertugas memindahkan sisa candu ke beberapa daerah di Jawa Tengah. Subeno yang kebetulan menjabat sebagai Kepala Kantor Candu dan Garam di Jogjakarta bertugas mengamankan di gudang penyimpanan dekat stasiun tugu.
Subeno juga menuturkan, bongkar muat barang hanya bisa dilakukan saat ada surat perintah yang ditandatangani langsung oleh wakil presiden Moh. Hatta.
Diselundupkan ke Singapura
Salah seorang kepercayaan yang ditunjuk untuk menjual candu ke bekas koloni Inggris itu adalah Tonny Wen. Ia dibantu kawannya Lie Kwet Tjien yang bertugas sebagai kurir. Dua orang tersebut intens melakukan komunikasi dengan orang-orang di Singapura.
Bulan Juli 1948 merupakan bulan-bulan yang cukup genting. Dibawah bayang-bayang operasi meliter Belanda, pengiriman candu untuk yang pertama kalinya keluar negeri dimulai.
Melalui pantai desa Popoh di selatan Kabupaten Tulungangung, setengah ton ganja dikirim bersamaan dengan puluhan ton gula pasir.
Selama hampir seminggu penuh menghabiskan waktu diatas lautan bebas, mereka akhirnya dapat berlabuh dengan selamat di Pulau Sambu, Batam. Di Pulau inilah candu dari Indonesia berhasil diserah terimakan kepada orang-orang Singapura.
Candu yang dikirim ke negeri singa itu terus belanjut hingga akhir tahun 1948. Berberda dengan pengiriman yang pertama, penyelundupan untuk yang kedua dan ketiga kalinya dilakukan lewat udara menggunakan pesawat-pesawat carter.
Seluruh dana hasil penjualan dadah tersebut secara berkala oleh Lie Kwee Tjien disimpan di Oversea Chines Bank. Pencairannya dilakukan sendiri oleh Moekarto untuk membiayai operasional pemerintahan dan pertahanan negara.
